Makelar Izin Impor

ISWARA DARMAYANA

RMco.id  Rakyat Merdeka - Puluhan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata belum juga membuat jera oknum kepala daerah dan anggota DPR.

Miris memang. Kamis (8/8) lalu, lagi seorang anggota DPR, yaitu Nyoman Dhamantra ditangkap KPK. Kali ini dari Fraksi PD­IP. Dia diduga memperdagangkan pengaruh dalam pengurusan izin impor bawang putih.

Sang anggota dewan ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus suap makelar izin. Godaan untuk jadi makelar izin tampaknya masih cukup kuat. Bukan hanya izin-izin untuk investasi dan pembangunan proyek, tapi izin impor komoditi pangan pun menggiurkan untuk dimainkan.

Berita Terkait : Cacat Etik Capim KPK

Ada peluang suap dan gratifikasi. Peran oknum anggota dewan di sini, biasanya memuluskan proses perizinannya. Cukup mengejutkan, ternyata sang makelar bisa mendapatkan uang miliaran rupiah dari janji-janji bisa mengurus izin impor bawang putih.

Masih panjangnya mata rantai perizinan di banyak instansi, baik di pusat maupun daerah, ditambah belum transparannya proses yang mesti dilalui para pengusaha, jadi peluang bagi para makelar atau calo untuk bermain.


Melihat kenyataan yang amat memprihatinkan seperti ini, sudah saatnya proses perizinan disederhanakan dan dibuat setransparan mungkin. Ini penting untuk menutup peluang para makelar.

Berita Terkait : Ekonomi Rusak Gara-gara Izin

Biaya impor komoditi pangan yang terlalu tinggi, tentu bebannya akan ditanggung konsumen. Oleh karena itu, kita berharap, praktek percaloan izin impor secepatnya diberantas.

Untuk ini, KPK mesti turun langsung mengawasi kegiatan impor komoditi pangan. Hakim yang mengadili oknum anggota DPR yang kena OTT KPK karena jadi makelar izin, juga jangan ragu-ragu untuk menjatuhkan vonis hukuman maksimal.

Ini penting supaya ada efek jera. Keputusan PDIP langsung memecat kadernya yang kena OTT KPK juga layak diapresiasi dan dicontoh partai politik lainnya.

Berita Terkait : Jangan Peras Calon Investor

Sudah saatnya praktek percaloan perizinan dihentikan. Selain akan membebani rakyat karena menimbulkan ekonomi biaya tinggi, praktek percaloan izin bila dibiarkan, bisa merusak mental birokrat.

Lebih celaka lagi, kalau mental birokratnya sudah telanjur rusak, maka kualitas tata kelola pemerintahannya pun akan buruk. Jadi sekali lagi, praktek percaloan izin tak boleh dibiarkan.


Begitu, ada tanda-tanda izin impor akan dimainkan makelar, KPK mesti segera turun ke lapangan, sehingga bisa dilakukan OTT. ***