SUPRATMAN
SUPRATMAN

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kalau benar panitia seleksi calon pimpinan KPK meloloskan calon “bermasalah”, Presiden Jokowi perlu turun tangan. Lebih baik Presiden “mengintervensi” sekarang, saat proses pemilihan, daripada nanti repot sendiri ketika pimpinan KPK sudah terpilih.

Kalau calon bermasalah sampai lolos ke KPK, program pemberantasan korupsi secara menyeluruh oleh pemerintahan Jokowi, bisa terancam. Bisa menjadi catatan buruk pemerintah Jokowi di periode keduanya.

KPK sebenarnya sudah melaporkan beberapa catatan mengenai calon bermasalah ke pansel tapi akhirnya lolos juga.

Berita Terkait : Iklan dan Ibukota Baru

Berdasarkan catatan KPK, di antara 20 orang yang lolos, ada yang tidak patuh melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Ada juga yang diduga terkait penerimaan gratifikasi. Ada pula yang diduga terseret perbuatan lain yang pernah menghambat kerja KPK, serta pelanggaran etik saat bekerja di KPK.

KPK sebagai lembaga antikorupsi yang mengedepankan integritas, mestinya tidak diisi figur mermasalah. Memang sudah mencari manusia setengah dewa, tapi kalau ada potensi masalah mestinya disaring dan diayak sedetail-detailnya.

Berita Terkait : Mengawasi Pengawas

KPK perlu diisi figur yang nantinya tidak bisa disandera oleh masa lalu mereka. Tidak bisa dimainkan oleh pa ra koruptor. Pimpinan KPK yang independen menjadi pilar penting tegaknya KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pimpinan bermasalah dan berpotensi cacat akan membuat KPK ringkih, mudah digoyang lalu akhirnya bisa dilemahkan. Akibatnya, pemberantasan korupsi terhambat, sementara pemerintahan Jokowi ingin berlari kencang.

Pimpinan KPK sangat menentukan arah KPK dan pemberantasan korupsi ke depan. Banyak kasus besar yang harus ditangani. Tentu saja, banyak pihak yang sedang bermasalah dalam kasus korupsi atau punya potensi terseret, menginginkan KPK yang “bisa diatur”.

Berita Terkait : Mencari Jaksa Agung

KPK yang lemah. KPK yang tebang pilih, yang menyikat pihak lain dengan keras, sementara dirinya tidak kena. Kita butuh KPK yang kuat. Karena itu, kalau ada potensi masalah dalam proses pemilihan, Presiden Jokowi perlu turun tangan. Dipelototi.

Mengutip Pak JK, lebih cepat lebih baik. Sebelum nasi menjadi bubur. Sebelum merepotkan dan menggangu Presiden Jokowi sendiri, nantinya. ***