Izinnya Satu, Kreatifnya Banyak

SUPRATMAN

RMco.id  Rakyat Merdeka - Info saat ini sangat menyakitkan: pabrik mesin cuci Korea Selatan pindah dari China ke Vietnam prosesnya hanya 6 hari.

Tak perlu berbulan-bulan. Langsung beres. Info yang disampaikan Bank Dunia ketika bertemu Presiden Jokowi ini, wajar membuat Presiden kesal.

Presiden tambah gregetan ketika mengetahui bahwa dari 33 perusahaan yang hengkang dari China, tak satu pun yang melirik Indonesia. 23 ke Vietnam, 10 sisanya pindah ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Bayangkan, ada nama Kamboja. Bukan mengecilkan tetangga, tapi Indonesia seharusnya bisa lebih “seksi” dibanding beberapa negara tetangga.

Berita Terkait : Selimut Sakti Penusukan Sultan

Selama empat tahun, pemerintah juga sudah meluncurkan 16 paket kebijakan ekonomi. Dalam banyak pertemuan, Presiden sudah mengeluarkan unek-uneknya, dari yang kelasnya mengimbau sampai yang level nya sangat keras, ternyata investor tak juga melirik Indonesia.

Coba, kurang apa Indonesia ini? Tampaknya, bukan kurang, tapi lebih. Kelebihan meja. Kebanyakan birokrasi. Belum lacinya, kiri kanan. Belum yang lain-lain. Banyak “silumannya”.

Pemerintah pusat punya aturan, pemerintah daerah juga punya. Tumpang tindih. Berbelit-belit. Investor tak mau pusing, akhirnya tidak melirik Indonesia.

Menurut Bank Dunia, perusahaan yang pergi dari China menilai Indonesia negara yang berisiko, complicated dan membutuhkan proses panjang.

Berita Terkait : Tren Ekspor Meningkat, Kementan Apresiasi Batam

“Aturan mainnya harus jelas, stabil, serta patuh terhadap aturan yang berlaku,” saran Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chavez.

Pekan lalu, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan perintah: 72 UU yang menghambat investasi harus di rangkum jadi satu UU saja.

Satu payung hukum saja. Waktunya satu bulan. Oktober, bulan depan, harus selesai. Ini terobosan yang layak diapresiasi. Hanya saja, seperti sebelum-sebelumnya, realisasinya di lapangan perlu diawasi ekstra ketat.

Pengalaman sebelumnya, 16 paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah, ternyata hasilnya belum optimal.

Berita Terkait : Temui Peternak yang Mau Demo, Mentan Dipeluk

Misalnya nanti, dalam satu payung hukum baru yang menghapus 72 UU la ma tersebut, pemerintah hanya mem berikan izin komitmen kepada investor, sedangkan Kementerian atau Lembaga akan mengawasi prosesnya di lapangan.

Pertanyaannya: apakah semuanya akan berjalan baik dan lancar? Kenapa kita mempertanyakan ini? Karena, selalu ada “kreativitas” yang muncul di lapangan.

Apalagi, kalau masih ada prinsip “kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?”. Belum lagi kalau ada “uang fotokopi, uang semir, uang kopi, uang rokok sampai ke uang untuk membeli pabrik rokoknya sekalian”.

Semoga, setelah UU dipangkas, bukan hanya mesin cuci yang masuk ke Indonesia, tapi juga mesin-mesin lainnya, termasuk mesin yang bisa mencuci otak pejabat nakal. ***

RM Video