Pemberantasan Managemen Fee

BUDI RAHMAN HAKIM

RMco.id  Rakyat Merdeka - Rentetan kasus korupsi di Republik ini hampir semuanya bermuara kepada satu peristilahan yang telah merata di gunakan di setiap proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Peristilahan dimaksud yaitu soal managemen fee atas proyek. Nama-nya macem-macem tapi intinya sama saja: setoran “jatah preman” alias japrem.

Peristilahannya dibuat keren tapi menyesatkan. Antara lain: success fee, marketing fee, arrangement fee atau network fee.

Istilah-istilah ini seringkali tidak jelas besaran persentasenya. Sudah pastinya pagu pembiayaannya sama sekali tidak ada kaitan dengan jenis pekerja proyeknya.

Berita Terkait : Kabinet Bersih

Seringkali bahkan besaran fee dibuat tidak masuk akal. Yang menjadi korban adalah penerima proyek yang harus akhirnya mengorbankan mutu.

Spec-nya dikurangi abis untuk mengejar setoran fee. Bancakan. Terlalu banyak yang harus dibagi. Maka rusaklah proyek pembangunan Indonesia.

Sudah menjadi tradisi dan konvensi tidak tertulis bahwa dalam setiap anggaran proyek disertakan di dalamnya manajemen fee.

Fee inilah yang akan mengalir sampai jauh, mem pergendut rekening para oknum pejabat negara. Karena urusan fee inilah banyak yang harus digiring ke hotel prodeo.

Berita Terkait : 5 Tahun untuk 5 Tahun

Sudah banyak korban terjerat urusan managament fee ini. Hampir semua tingkatan. Pusat dan daerah. Pejabat legislatif, eksekutif dan juga yudikatif. Pernah kena semuanya. Tak ada henti-hentinya dari dulu sampai sekarang.

Tidak ada yang mengambil pelajaran. Apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat dan mempermalukan tidak memberi efek jera sepertinya.

Sepertinya harus dibuat lebih dramatis lagi bahwa siapa saja yang terbukti korupsi harus menerima risiko public hummiliation.

Dipermalukan secara terbuka sehingga menimbulkan jera. Semua mata harus lebih awas. Karena negara sudah memberi mandat kepada semua kita untuk berpartisipasi dalam pengawasan tindak pidana korupsi.

Berita Terkait : Pejabat di Era Digital

Ada imbalan bagi siapa saja yang mampu melaporkan kejahatan kemanusiaan korupsi.

Semoga program ini menstimulasi semua untuk secara dekat memantau gerakan para penjahat maling negara. Ini untuk Indonesia yang bersih korupsi. ***