OTT Koruptor Kakap

BUDI RAHMAN HAKIM
BUDI RAHMAN HAKIM

RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke depan harus berubah: hanya menciduk kasus korupsi kategori kelas kakap saja.

Mulai harus menilisik potensi korupsi di balik gebyar proyek prestigious milik para konglomerat. Harus tajam mengendus roma kong kalingkong.

Kasus suap seperti Meikarta sesungguhnya hanya merupakan puncak gunung es. Proyek Meikarta beberapa waktu lalu telah dipilih sejarah untuk memotret perilaku para pengusaha pengembang properti yang berkongsi dengan raja-raja daerah yakni para bupati dan atau wali kota.

Mereka saling memanfaatkan. Ke depan agenda besar KPK adalah mengungkap kasus-kasus seperti Meikarta. Banyak pejabat-pejabat kita yang melakukan praktek jual-beli izin.

Berita Terkait : Pengamanan Yang Tidak Aman

Semua perizinan menjadi sumber bisnis yang memperkaya para pejabat kita di daerah. Mereka memasang tarif semaunya.

Tidak mengherankan kalau seperti tersiar di berbagai media terjadi lonjakan kekayaan di luar nalar seperti Bupati Bekasi Neneng.

Rupanya pun di pundi kekayaannya sumbernya dari transaksi kebijakan di daerahnya. Ini sungguh merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

KPK harus punya target untuk menjaring kasus-kasus kakap karena mereka harus mencapai target pengembalian dana rakyat yang di rampok oleh para bandit dari oknum pejabat dan pengusaha.

Berita Terkait : Menghadirkan Negara di Papua

Uang negara untuk membiyai KPK sangat besar, oleh karenanya harus punya target lebih dari sekedar menutup biaya opea sional institusi KPK.

Dengan demikian KPK tidak menghabiskan banyak energi untuk kasuskasus kelas teri. KPK harus seperti perusahaan yaitu mengkuantifikasikan pencapaian dalam angka pengembalian kerugian negara.

KPK harus punya informasi tentang dimana saja kasus-kasus kakap berada, dan ini harus jadi prioritas.

Biasanya proses kasus raksasa itu melibatkan orang orang besar yang menjadi backing-nya. Para koruptor kelas kakap biasanya sangat yang paling rapih dalam melakukan kegiatan ilegalnya.

Berita Terkait : Berharap Pada Senayan Baru

Yang mereka lakukan dibuat seperti legal padahal ilegal. Peraturan diatur sedemikian rupa untuk mengarahkan kepada proyek-proyek sehingga tampak sesuai aturan.

Oleh karenanya KPK harus jauh lebih pintar, cerdik, dan pandai mengendus tipuan para penjahat kakap. ***