Kejahatan Mafia Impor

BUDI RAHMAN HAKIM

RMco.id  Rakyat Merdeka - Hampir tiap Presiden di Republik ini selalu mengusung jargon berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dan swasembada pangan. Namun tidak satupun dari mereka yang berhasil sempurna mewujudkannya. istilah-istilah di atas dengan demikian masih sebatas propaganda atau dagangan politik belaka di musim kompetisi politik nasional.

Pada prakteknya tingkat ketergantungan negeri ini pada asing masih begitu tinggi. Sudah tujuh Presiden terbukti gagal untuk menghindarkan republik ini dari uluran tangan asing dan produksi hasil pertanian, teknologi, dan budaya  negeri lain. Kegagalan pertama yang mengakibatkan terjadinya rentetan kegagalan lainnya adalah kegagalan ketujuh presiden dalam memenuhi supply dan demand.

Berita Terkait : Perang Politik & Kedewasaan


Kesenjangan antara supply dan demand inilah yang memaksa para tangan dan kaki Presiden untuk mendatangkan barang dari luar untuk memenuhi demand. Di sektor pangan misalnya kita masih gagal mewujudkan mimpi berdikari dan berswasembada (pangan). Sebut saja dalam urusan beras dan gula, kita sampai hari ini masih terus dipaksa melakukan kebijakan impor dengan segala kontroversinya.

Alasan dilakukan impor sangat klasik. Karena produksi nasional belum bisa memenuhi kebutuhan nasional maka perlu dilakukan pengadaan dari negara lain. Pemerintah selalu menggunakan dalil itu dan menyangkal keras bahwa ada praktek penyimpangan kekuasaan dalam setiap kebijakan impor.

Berita Terkait : Di Antara Janji Dan Bukti

Penyangkalan itu sah-sah saja. Namun kalau dilihat rekam jejak impor apalagi dalam urusan beras dan gula selalu tercium aroma busuk. Sudah ada beberapa kasus ditangani aparat hukum dalan kasus impor-mengimpor ini dan semuanya terbukti terdapat kejahatan kemanusiaan dalam rupa sogok-menyogok. Ini masalah waktu saja rasanya perlu ada tim khusus mengawasi proses implementasi kebijakan impor.