SUPRATMAN
SUPRATMAN

RMco.id  Rakyat Merdeka - Hampir semua fraksi di DPR menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Bisakah politisi dipercaya?

Belajar dari pengalaman, rasanya sulit mempercayainya. Bisa saja hari ini menolak, besok-lusa menerima. Alasannya klasik dan sangat usang: demi bangsa dan negara. Kita lihat saja perjalanannya.

Daripada memperpanjang menjadi tiga periode, lebih baik opsi satu periode tapi tujuh atau delapan tahun.

Dengan satu periode, Presiden akan berjuang keras memperjuangkan prestasinya selama satu masa jabatan. Dia tidak disibukkan oleh strategi memenangi periode kedua.

Baca Juga : Tinggal `Hitung Hari`, Poyuono Nggak Gentar Dengan Ancaman

Biasanya, dua tahun terakhir di periode pertama, kepala pemerintahan, di pusat atau daerah, sudah sibuk memikirkan periode kedua. Ini bisa mempengaruhi  kinerja. Kurang maksimal.

Di daerah, berapa banyak kepala daerah dan wakilnya yang sudah mengalami keretakan di tahun kedua, lalu benar-benar “perang” di tahun ketiga. Di akhir masa jabatan, mereka cerai.

Hanya saja, kalau kelamaan, delapan tahun misalnya, berisiko juga kalau ternyata kinerja presidennya kurang oke. Lama sekali menunggu sampai tujuh atau delapan tahun untuk pemilu berikutnya.

Lebih baik seperti sekarang. Maksimal dua periode. 10 tahun. Mengevaluasinya tak terlalu lama. Lima tahun. Kalau kurang bagus, diganti lewat pemilu. Kalau oke, lanjut lagi.

Baca Juga : Kelola Duit Ratusan Triliun, Prabowo Dirayu Makelar

Kalau sampai tiga periode, ada kecenderungan terbentuknya dinasti politik. Dinasti kecil maupun dinasti besar berbentuk oligarki. Sekelompok orang yang sangat berkuasa dan mengatur hampir semua sendi kehidupan. Bahkan bisa terpupuk otoritarian politik maupun ekonomi.

Tiga periode juga mematikan regenerasi. Di tengah era yang bergerak sangat cepat sekarang ini, lima atau  sepuluh tahun saja seorang presiden perlu kemampuan adaptasi yang luar biasa.

Ketika presiden mulai memerintah di periode  pertama dan periode kedua, segala aspek bisa sangat berubah. Berbeda sekali. Butuh kemampuan beradaptasi. Apalagi kalau sampai 15 tahun. Bisa ketinggalan zaman.

Dua periode sudah cukup baik. Tapi siapa yang bisa memegang omongan politisi? Ini yang kita khawatirkan.

Baca Juga : India Kecepetan Cabut Lockdown

Bisa saja, sekarang mereka sepakat tidak ada pembicaraan periodesasi masa jabatan presiden dalam amandemen UUD 1945. Amandemen  hanya membicarakan GBHN. Tapi siapa yang bisa menjamin?

Hari ini bisa terdengar tidak serius, tapi tiba-tiba bisa saja jadi serius. Bukankah bangsa ini pernah punya pengalaman seperti ini?

Kita berharap, para politisi berpikir jangka panjang, bukan jangka pendek. Benar-benar, asli, “demi bangsa dan negara”.(*)