SUPRATMAN
SUPRATMAN

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ada teka-teki dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Kata Bahlil, ada gubernur di Kalimantan yang merasa sudah seperti presiden. Gubernur tersebut tidak mau mematuhi Instruksi Presiden. Pak Gubernur dinilai menghambat investasi.     

Siapa dia? Bahlil hanya melaporkan namanya kepada Presiden. Dia tidak mau mengungkap secara terbuka. Bahlil hanya memberikan clue, yakni izin yang terhambat tersebut mulai dari perkebunan sampai pertambangan.     

Dari lima gubernur di Kalimantan, siapa yang diduga sedang “bermain” izin perkebunan dan pertambangan? Dari parpol mana? Apakah ada yang diusung partainya Pak Jokowi? Kalau ada, agak mudah “disentil”. Bagaimana kalau bukan dari satu partai? Nah, ini yang menarik.     

Berita Terkait : 36 Kasus Distop, Kenapa Heboh?

Semestinya, informasi ini segera ditindaklanjuti. Dicari solusinya. Tidak berhenti sebagai sekadar informasi atau teka-teki. Karena, ini menyangkut hubungan pusat dan daerah secara keseluruhan.

Selama ini, isu adanya “raja-raja kecil” di daerah memang sudah diketahui publik. Raja-raja kecil yang bisa mengatur segalanya. Salah satu penyebabnya, karena tumbuhnya oligarki di daerah. Sanak-saudara, keluarga dan kerabat, menjadi bagian penting dari eksekutif maupun legislatif.     

Sejauh ini, belum ada jalan keluar yang cepat dan tepat. Perlu dibahas lebih serius. Dicari solusinya. Karena, selain berhubungan dengan komunikasi pusat dan daerah, juga akan mempengaruhi pengelolaan suatu daerah.     

Berita Terkait : Karena Salah Ketik?

Di pilkada serentak 2020, diperkirakan cukup banyak potensi oligarki yang akan bertarung. Menguat atau melemahnya “raja-raja kecil” akan ditentukan dalam Pilkada serentak tahun ini.     

Ketika raja-raja kecil ini menguat di banyak daerah, negara ini seperti dibagi dalam dua bagian. Ada “negara besar” yaitu pusat dan ada “negara kecil” yaitu daerah. Keduanya punya kewenangan masing-masing yang tak bisa diganggu gugat. Semua punya kebijakan membuat peraturan sendiri-sendiri yang terkadang tidak sinkron. Tumpang tindih.   

Keduanya, juga bisa saling curiga. Curiganya macam-macam. Ada juga yang menilai karena masing-masing pihak punya ego sektoral. Itu bahasa kerennya. Bahasa terang benderangnya, bisa saja itu diartikan sebagai “pendapatan”.     

Berita Terkait : Sapu Jagat dan Sapu Lidi

Ini tidak sehat. Di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, persoalan ini coba diatur. Namun, beberapa kepala daerah merasa keberatan. Sejauh mana tarik-menarik “pembagian kekuasaan” antara pusat dan daerah di RUU Cipta Kerja, menarik ditunggu.

Sembari menunggu, masih ada teka-teki yang belum terjawab: siapakah gubernur rasa presiden itu? Dan yang kalah pentingnya, jangan sampai terjadi, ketika para gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah, seperti kata pepatah.(*)