Kursi Wagub Dan Hukuman

SUPRATMAN
SUPRATMAN

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sudah hampir tiga bulan kursi wakil gubernur DKI Jakarta dibiarkan kosong. Semakin lama kosong, semakin tidak sehat. Karena, banyak sekali program di Jakarta yang butuh koordinasi dan perhatian langsung gubernur atau wagub. PKS dan Gerindra, dua partai pemegang saham kursi wagub, sampai sekarang masih terus berunding. Awalnya, setelah Sandiaga mundur untuk menjadi cawapres, Ketum Gerindra Prabowo menjanjikan” kursi tersebut untuk PKS.

Tapi, sampai sekarang, belum final juga. Karena, ternyata, kader Gerindra juga mau. Tarik ulur dua parpol ini cukup alot. Akhirnya, pekan lalu, dicapai kesepakatan: kursi wagub untuk PKS. Sebelum kesana, calon  dari PKS harus melalui fit and proper test. Pengujinya dari PKS dan Gerindra. Sampai sekarang, fit and proper test belum kedengaran hasilnya.

Berita Terkait : Mahathir & “Sesuatu”

Kasus sebelumnya, ketika Jokowi maju sebagai capres dan Ahok naik menjadi gubernur, kursi wagub yang ditinggalkan Ahok sempat mengalami kekosongan sekitar dua bulan setengah.Kursi wagub akhirnya diberikan ke Djarot Syaiful Hidayat dari PDIP. Sekarang, ada kemungkinan lebih lama dari itu. Bisa tiga bulan, karena perundingan PKS dan Gerindra untuk mencari satu nama cawagub masih alot.

Tarik ulur ini jelas menghambat proses pembangunan atau kinerja pemerintah. Ujung-ujungnya, rakyat yang dirugikan. Ambil satu contoh : pembangunan skybridge Tanah Abang. Proyek yang sekarang bernama Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang tersebut penyelesaian molor berkali-kali. Meleset terus.

Berita Terkait : Nyiram Bensin

Awalnya, dijadwalkan rampung 15 Oktober, lalu 31 Oktober, kemudian 10 November. Sampai sekarang, jembatan layang yang rencananya menampung 446 pedagang itu, belum rampung juga. Dulu, biasanya, Sandiaga yang megang dan menggenjot urusan seperti ini. Setelah Sandi mundur, Anies tak punya pasangan. Repot. Tongkat komandonya cuma satu. Kepalanya cuma satu, walaupun dia punya banyak “tangan”. Tangan-tangan itu pun tak sebanding dengan wewenang seorang wagub.

Itu baru satu kasus. Bagaimana dengan urusan lainnya. Jakarta ini sangat kompleks. Problem dan tantangannya beragam. Kalau kursi wagub masih kosong, Jakarta tak bisa berlari kencang. Tak selayaknya Ibukota negara seperti ini. Karena itu, segeralah, siapa yang akan duduk di kursi Wagub DKI Jakarta.

Berita Terkait : Panas Sebentar

Kalau parpol terus bermain-main politik, tarik ulur, tawar menawar, bicara kepentingan, egois, akhirnya rakyat yang dirugikan. Dampaknya, dua parpol ini, juga bisa kena getahnya, karena bisa dinilai negatif saat pemilu legislatif 2019 mendatang. Rakyat, terutama generasi milenial, bisa menghukum mereka di dalam bilik suara.

Jangan demi satu kursi, dua-duanya malah rugi. Jangan demi satu kursi wagub, justru kehilangan banyak kursi di legislatif.