SUPRATMAN
SUPRATMAN

RMco.id  Rakyat Merdeka - Mungkin ini anggaran pendidikan dan latihan (diklat) paling mahal di dunia. Untuk empat orang, biayanya Rp33 miliar. Per orang Rp8,25 miliar!

Anggaran itu terungkap dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama di gedung DPR, Jumat (26/6). Rapat membahas rencana anggaran dan program Kementerian Agama tahun 2021. Anggaran Rp33 miliar untuk empat orang tersebut sempat dipertanyakan salah seorang anggota DPR.

Belakangan, Kementerian Agama mengaku keliru. Diralat. “Itu salah ketik,” begitu jawaban Kemenag. Yang benar, bukan untuk empat orang, tapi 4.030 orang.

Pembahasan anggaran memang butuh ketelitian, kecermatan, amanah dan transparansi. Juga butuh pengawasan ketat. Karena, seperti periode-periode sebelumnya, ada saja yang dinilai “janggal”.

Berita Terkait : Minta Adzan Dilarang, Parpol di Denmark Norak

Ambil contoh pada 2016, sempat heboh mengenai dugaan anggaran-anggaran aneh. Saat itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menilai, ada 11 anggaran internal tidak wajar dari lembaga DPR.

Kejanggalan saat itu, misalnya, anggaran proyek pembangunan komplek DPR senilai Rp 570 miliar,  dan setiap tahunnya akan bertambah dengan mekanisme anggaran Multiyear.

Ada juga anggaran untuk pembangunan rumah dinas anggota DPR senilai 106 miliar dengan segala fasilitasnya.

Ada anggaran untuk pakan dan perawatan 58 rusa yang mencapai Rp419 juta. Pengharum ruangan sebesar Rp218 juta per bulan. Ada juga anggaran pembelian pakaian dinas, komputer, tisu, treadmill dan sebagainya.

Berita Terkait : Pemersatu, Bukan Pemecah

Tahun-tahun berikutnya, pembahasan anggaran tak terlalu heboh. Tahun ini, relatif tertutup oleh Corona. Pembahasan anggaran juga berbarengan dengan ramainya reaksi terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Juga ada demo terhadap RUU tersebut.

Pembahasan anggaran menjadi sekadar informasi. Nilainya sekian, penambahannya sekian. Tidak terlalu heboh. Minim perhatian.

Publik hanya tahu ada lembaga yang meminta tambahan sekian ratus miliar. Ada kementerian yang minta  anggarannya untuk tahun depan ditingkatkan sekian ratus triliun. Nilainya sangat jumbo. Ada yang wajar, ada yang perlu pendalaman dan disisir lebih serius.

Nilai nominal ini terdengar sangat sensitif di tengah kesulitan ekonomi yang mendera rakyat. Kelompok miskin baru yang lahir akibat Corona, mestinya, juga mendapat perhatian yang tak kalah seriusnya.

Berita Terkait : Saat Kyai Nanya Uang Triliunan

Yang kita lihat sekarang, pembagian bantuan untuk rakyat, belum optimal. Perbedaan data masih menjadi kendala dan perlu sinkronisasi, sementara rakyat di bawah tak bisa menunggu. Sangat butuh.

Bagi rakyat, bantuan Rp600 ribu (saja) sudah menjadi berkah penyelamat. Karena itu, kita berharap, para pemangku kebijakan, yang berbicara ratusan bahkan ribuan triliunan, bisa lebih hati-hati dan bijak mengatur anggaran.

Kalau pun ada yang salah ketik, masih bisa dibetulkan. Kalau sudah salah sasaran, apalagi ada niat yang tidak baik, bisa kacau. Bahaya. Jangan sampai, yang harusnya untuk rakyat, justru nyasar ke para koruptor. Semoga tidak demikian. Karena kita yakin, Indonesia tidak begitu. Betulkah?(*)