SUPRATMAN
SUPRATMAN

RMco.id  Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) akan “nebok celengan”. Atau “buka brankas”. Keputusan itu diambil setelah BI berdebat alot dengan Kementerian Keuangan. BI akhirnya setuju untuk membantu pemerintah. Ikut nanggung biaya. Gotong royong.

BI akan menanggung, antara lain, belanja kesehatan, perlindungan sosial dan Pemda sebesar Rp397,56 triliun. Selain itu, masih ada beberapa cadangan bantuan lainnya.

Apakah ini buntut dari kemarahan Presiden yang meminta supaya kementerian dan lembaga menghilangkan ego sektoral? Saat itu, Presiden bahkan mengancam untuk melakukan reshuffle kabinet dan membubarkan lembaga. Beberapa nama menteri kemudian diasumsikan akan direshuffle. Sedangkan lembaga dimaksud,  disebut-sebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Entah ada hubungannya atau tidak, BI kemudian “mengalah” dan sepakat untuk membantu membiayai beberapa sektor. Nilainya (sementara): Rp 397,56 triliun. Tentu ini bukan jumlah yang sedikit.

Berita Terkait : Golkar Tangerang Diminta Ikut Bantu Golkar Tangsel

Bisa dipahami kalau BI bersikap sangat hati-hati. Mungkin ada “trauma” kasus BLBI. Ada bayang-bayang kasus Bank Century. Ada sekelebat raut wajah petinggi BI yang akhirnya tersandung kasus hukum.

Ketika ada anggota DPR meminta BI mencetak (banyak) uang misalnya, BI khawatir ekonomi goyah. Terjadi inflasi. Harga-harga melambung tinggi. Rakyat juga yang akhirnya kena.

Kalau celengan BI ditebok banyak-banyak, brankas dibuka lebar-lebar, khawatir tidak ada cadangan buat jaga-jaga. Sewajarnya saja, walau, kata “wajar” bermakna sangat relatif.

Bisa juga, di tubuh BI ada kekhawatiran lain: kalau suatu saat nanti, ketika pemerintah berganti, dan penguasa serta DPR memiliki sikap berbeda, kebijakan BI bisa dipermasalahkan. Apalagi kalau terendus ada indikasi kejanggalan. Siapa yang harus bertanggung jawab?

Berita Terkait : Korupsi Politik, Kapan Selesainya

Sebenarnya BI tak perlu khawatir karena sekarang ada UU No 2 tahun 2020 yang memberi kekebalan terhadap BI dan lembaga keuangan lainnya dalam penggunaan dana Corona? Ada tameng dan benteng kuat, sepanjang tidak ada iktikad buruk dalam menggunakan dana tersebut.

Tapi, itu tadi, ketika pemerintah berganti, entah penguasanya masih sejalan dengan yang sekarang, apalagi kalau tidak sejalan, ketika wajah-wajah baru bermunculan, atmosfer berubah, apalagi kalau DPR-nya tak bisa dipegang, siapa yang bisa menjamin?

Karena itu, perlu kehati-hatian yang terukur. Meminjam istilah musim Corona: jangan takut tapi tetap waspada.

Kita yakinlah, sharing beban antara pemerintah dan BI tentu sudah dipikirkan dan ditimbang sangat detail dan matang. Ranjau-ranjaunya juga sudah disingkirkan. Lagi pula, semua demi rakyat.

Berita Terkait : Amerika Terus Kompori China

Kita berharap, beban yang disanggupi BI sudah sesuai kemampuan. Gotong royong sesama lembaga pemerintah layak diapresiasi. Angka Rp 397,56 triliun, tentu akan digunakan dengan sangat hati-hati dan cermat. Dijaga dari tangan-tangan jahil. Dikontrol supaya tidak bocor. Karena, ada saja yang mengintai di balik setiap kebijakan. Apalagi soal uang.

Sepanjang kebijakan penggunaan dana tersebut dilakukan secara baik dan benar, tak ada yang rambu-rambu yang dilanggar, tidak ada yang “bermain api”, diawasi sangat ketat, maka akan aman-aman saja. Semoga.(*)