SUPRATMAN
SUPRATMAN

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana membubarkan beberapa lembaga. Ada sekitar 18 lembaga, kata Presiden Jokowi. Yang terungkap baru tiga; Komisi Usia Lanjut, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) serta Badan Restorasi Gambut (BRG).

Semangatnya oke. Bagus. Antara lain, merampingkan dan mengefektifkan birokrasi. Supaya lebih lincah dan gesit. Juga penghematan anggaran.

Semangat yang baik ini, perlu didukung perencanaan dan sosialisasi yang baik pula. Juga mendengar semua pihak terkait. Ini untuk menghindari kegaduhan atau “salah hitung”.

Berita Terkait : Cari Vaksin Mafia Hukum

Selama memerintah, Presiden Jokowi sudah membubarkan 23 lembaga. Bukan barang baru. Sejauh ini, oke-oke saja. Relatif efektif. Namun, ada juga yang butuh perhitungan cermat dan sangat matang. Misalnya, penyederhanaan eselon, dari 5 eselon menjadi 2.

“Ternyata”, penyederhaan itu, hilangnya eselon 5, 4 dan 3, justru membutuhkan dana yang tidak sedikit. Padahal, salah satu alasan untuk menyederhanakan eselon, demi efisiensi. Menghemat anggaran.

Data yang disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPAN RB) menyebutkan, pemangkasan eselon aparatur sipil negara (ASN) membutuhkan anggaran sebesar Rp5,3 triliun.

Berita Terkait : Wangi Yasonna Tak Bertahan Lama

Untuk apa? Bukankah berkurangnya eselon, berkurang juga tunjangannya? Ada penghematan. Ternyata, pejabat fungsional yang mengambil alih kewenangan atau pekerjaan eselon yang hilang itu perlu juga diapresiasi alias dapat tambahan. Digaji. Nilainya besar. Sekitar Rp5,3 triliun.

Lagi pula, di daerah, penghapusan eselon 3 membuat beban pekerjaan menumpuk di eselon 2 (biasanya kepala dinas). Karena, eselon 2-nya terbatas. Padahal kepala dinas difungsikan sebagai konseptor. Memikirkan kebijakan makro. Bukan teknis. Atau, jangan-jangan, pola pikir kepala dinasnya yang harus diubah, tidak lagi seperti itu?

Kita berharap, pemerintah, terutama KemenPAN RB, tidak akan gegabah memutuskan ini. Bahwa melaksanakan perintah Presiden, sangat penting. Harus. Tapi, ketelitian serta kecermatan, mendengarkan banyak masukan secara komprehensif, juga penting.

Berita Terkait : Rapid Test Jangan Membebani

Kalau pada akhirnya sudah ada keputusan mengenai lembaga mana yang dihapus, tentu saja tak berhenti sampai di situ. Karena, yang tak kalah penting, bagaimana memastikan perubahan itu berjalan efektif. Bermanfaat buat rakyat. Bukan sekadar membubarkan.(*)