SUPRATMAN
SUPRATMAN

RMco.id  Rakyat Merdeka - Bahkan ketika seorang ulama mendapat musibah, publik langsung terbelah. Secara politis. Pendukung “kita” atau bukan. Pelakunya dari kelompok X atau Y.

Ini tidak sehat. Segala macam isu, selalu dikaitkan dengan sikap politik. Pendukung ini atau itu. Hanya dua kubu. Kita atau mereka.

Ulama mestinya dilihat sebagai ULAMA, dengan huruf besar semua. Di agama mana pun. Mereka mengarahkan dan membimbing kita ke jalan kebenaran. Jalan kebaikan. Seluruh warga negara, termasuk ulama, tanpa melihat afiliasi politiknya, wajib dilindungi dari segala macam ancaman dan teror. Kalau ada kasus, usut tuntas. Transparan. Kepercayaan publik harus terus dipupuk.

Bahwa ada segelintir “ulama politik” atau nuansa “politik ulama”, itu sudah dari dulu. Di belahan dunia mana pun. Ada. Yang terjadi sekarang, sudah overdosis. Apa pun selalu dikaitkan dengan politik. Orang kita atau bukan. Pendukung A atau pendukung B. Saling serang. Sangat biasa.

Berita Terkait : Drama Pertamina, Ahok, Tom and Jerry

Melihat pandemi Covid-19 juga demikian. Termasuk menyikapi PSBB di Jakarta. Apa pun isunya selalu berdasarkan sikap politik. Kasarnya, pendukung Jokowi atau Anies. Seolah mereka bukan pemimpin kita semua. Virus tak mengenal dukungan politik. Pendukung A atau B. Semua berhak sehat.

Bukan hanya sehat mental, fisik atau ekonomi yang dibutuhkan. Atmosfer politik juga perlu disehatkan dan dibersihkan. Di dunia maya maupun nyata.

Menyikapi sesuatu perlu kejernihan. Semua tokoh bisa salah, bisa benar. Kalau melihat “siapanya”, sebaik apa pun kebijakan dari tokoh yang tidak disukai, pasti ditolak. Sebaliknya, seburuk apa pun kebijakan dari tokoh yang dibelanya, pasti didukung.

Ini sangat tidak sehat. Karena ruang-ruang publik akan diisi oleh sikap politik. Aku atau dia. Kita atau mereka. Lama-lama, untuk menentukan bulan atau bintang pun akan dilihat dulu, siapa yang berkata. Orang kita atau bukan.

Berita Terkait : Ironi Pilkada dan Covid

Sesunguhnya, kebenaran, dari mana pun, bahkan dari sampah sekali pun, wajib diterima. Sebaliknya, kesalahan, walau dibungkus “kebaikan”, dari mana pun asalnya, wajib ditolak.

Kalau soal dukung mendukung, itu sudah biasa. Namanya juga demokrasi. Terkadang gaduh. Tapi, sekali lagi, apa yang terjadi sekarang, sudah over dosis.

Kenapa bisa seperti ini? Salah satunya karena Pilpres hanya diikuti dua pasang calon. Sehingga, para pendukung mengelompokkan diri sedemikian rupa dalam dua titik ekstrem. Hanya dua. Sangat hitam putih.

Polarisasi yang sudah sangat serius ini perlu segera distop. Tak bisa dibiarkan terus menerus seolah tiada akhirnya. Perlu upaya keras untuk menghentikannya.

Berita Terkait : Pinangki, Perpres dan Pengobat Luka

Para politisi dan negarawan perlu memelopori upaya perbaikannya. Kalau tidak, bisa saja ada pertanyaan: apakah ada yang sengaja membiarkan kondisi ini? Atau, ada yang diam-diam menikmatinya?(*)