SUPRATMAN
SUPRATMAN

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sudah banyak yang meminta Pilkada serentak 9 Desember ditunda. Tak perlu dipaksakan. Karena, perjalanan menuju Desember bisa menjadi perjalanan yang dihantui horor. Horor kesehatan. Tapi pemerintah bergeming. Pilkada jalan terus. Tidak ditunda.

Mantan Wapres Jusuf Kalla, PBNU, PP Muhammadiyah, Dewan Perwakilan Daerah serta beberapa ormas termasuk yang menyarankan supaya Pilkada ditunda.

Sebenarnya, penundaan bukanlah yang pertama. Pilkada 9 Desember adalah produk penundaan. Tanggal itu dipilih karena Desember diperkirakan Covid-19 sudah menurun. Ternyata, sekarang, trennya meningkat.

Saat itu, bahkan ada opsi Pilkada diundur sampai 2021. Karena, perkiraannya, 2021 sudah relatif kondusif. Antara lain, diperkirakan sudah ada vaksin. Tapi karena perkiraannya terlalu “optimis”, akhirnya diputuskan 9 Desember.

Berita Terkait : Bisakah Kita Seperti Korsel?

Selain alasan kesehatan, memaksakan Pilkada saat pandemi bisa berdampak terhadap kualitas demokrasi. Hasil survei beberapa lembaga menyebutkan, kalau pilkada digelar Desember, partisipasinya sangat rendah.

Survei Charta Politika menyebutkan, hanya 34,9 persen pemilih yang siap ke TPS. Indikator Politik Indonesia, juga menghasilkan hal senada: hanya 34,3 persen.

Beberapa negara yang menggelar pilkada di masa pandemi membuktikan itu: tingkat partisipasinya sangat rendah. Salah satu pengecualiannya, Korea Selatan, yang menggelar pemilihan April lalu. Partisipasi di Korsel sangat tinggi.

Selain Korsel, belasan negara lainnya memutuskan untuk melanjutkan pemilu. Kualitasnya sangat beragam. Sedangkan lebih dari enam puluh negara menunda pemilu.

Berita Terkait : Drama Pertamina, Ahok, Tom and Jerry

Rendahnya partisipasi melahirkan pertanyaan mengenai legitimasi dan kualitas pemilu. Di beberapa negara malah terjadi kerusuhan setelah pemilu. Seperti di Belarusia dan Serbia.

Di Belarusia, aksi protes yang meluas setelah pemilu, dituding sebagai penyumbang meningkatnya Covid-19 di negara itu. Di beberapa negara yang menggelar pemilu, memang ada kecenderungan Covid-19 meningkat. Walau, pemilu bukanlah penyebab tunggal.

Korsel sebaliknya. Negara ini dipuji karena pemilunya sangat mengikuti protokol kesehatan. Penyelenggara dan rakyatnya patuh. Disiplin. Sukses. Indonesia ingin meniru itu.

Kita menghargai tekad pemerintah yang ingin menjaga hak demokrasi rakyat serta menjaga kontinuitas kepemimpinan. Tapi, rakyat juga punya hak yang lain: hak untuk sehat. Juga bebas dari kecemasan dan rasa khawatir. Itu tak kalah pentingnya.

Berita Terkait : Hentikan Polarisasi Ini!

Sekarang pertanyaannya: dari pengalaman beberapa negara tersebut, jalur dan jalan manakah yang akan dilalui Indonesia?(*)