BUDI RAHMAN HAKIM
BUDI RAHMAN HAKIM

RMco.id  Rakyat Merdeka - Selain pandemi, atmosfer pemerintahan saat ini telah menciptakan rasa takut bagi siapa saja pejuang pro-demokrasi, keadilan dan kebenaran. Kebebasan menyatakan pendapat, meluncurkan kritik, dan berunjuk rasa di platform apapun kini mengalami penyempitan ruang. Telah banyak yang bernasib tragis karena kritisisme kepada pemerintah. 

Sekarang apapun siap-siap berurusan dengan pihak berwajib. Apalagi kalau saat menyuarakan meninggalkan jejak-jejak digital mempermudah aparat memperkarakan secara hukum. Jejak-jejak itu menjadi bukti hukum yang kuat untuk menjebloskan mereka ke penjara, paling tidak mempersulit diri dalam nota pembelaan.

Berita Terkait : Omnibus Law Rasanya A###%$ Banget!

Banyak peristiwa terjadi, dari mulai pelecehan terhadap tokoh, penistaan agama, hingga menyuarakan kritik pada policy berikut program pemerintah yang menjadi sasaran aparat. Bagi tokoh atau pejabat yang menjadi korban pelecehan dan memiliki keluasan hati memaafkan, selamatlah korban. Tapi ada juga yang mendapat pelajaran meringkuk dulu di sel. 

Yang patut diwaspadai bersama ialah justru ancaman kebebasan menyuarakan keadilan. Ada sekelompok masyarakat aktivis yang cari muka, atas nama barisan pendukung Presiden Jokowi, melakukan kriminalisasi pada tokoh penyuara demokrasi. Mereka dengan mudah melaporkan para ‘vokalis’ non parlemen ini ke Kepolisian. 

Berita Terkait : Herd Immunity

Entahlah. Apa karena murni atau ada kelompok yang mensponsori aksinya itu. Apalagi motifnya dagang kasus. Kita berharap tidak ada aktor intelektual atau bandar di balik kriminalisasi ini. Sungguh ironi jika benar terjadi bisnis pengkasusan. Pelapor ternyata suruhan pemuka yang panas kupingnya karena dikritik. 

Sikap Kepolisian sejatinya berhati-hati menyikapi ini. Aparat harus juga menjaga keadaan tetap kondusif bagi tumbuhnya iklim demokrasi. Jangan justru jadi ladang bisnis perkara. 

Berita Terkait : Pilkada Wabah Pilkada

Presiden Jokowi juga penting bersikap. Gesture di hadapan publik harus tetap berpihak pada demokrasi dan kebebasan berpendapat. Jangan pura-pura tidak tahu. Apalagi pura-pura demokratis tapi secara terselubung memerintahkan untuk membungkam saja para ‘vokalis’. Naudzu billahi min dzalik.