SUPRATMAN
SUPRATMAN

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ada “tembok” yang nyaris jebol di KPK. Tembok itu bernama mobil dinas.

Selama ini, para pimpinan KPK, tak pernah mendapat mobil dinas. Juga rumah dinas. Tapi sekarang, KPK pimpinan Firli Bahuri mengusulkan pengadaan mobil dinas. Anggarannya; Ketua KPK mobil senilai Rp 1,45 miliar, sedangkan 4 Wakil Ketua KPK, masing-masing dianggarkan Rp 1 miliar. Dewan Pengawas, pejabat eselon 1 dan 2, juga dapat.

Dewan Pengawas menolak rencana ini. Publik juga mengkritik. Juga mantan pimpinan KPK.

Berita Terkait : Prabowo Manula Saat Pilpres 2024

Setelah mendengar berbagai macam penolakan dan kritik, KPK mengevaluasi pengadaan mobil jabatan tersebut. Ditahan dulu.

Baguslah. Karena selama ini, mendengar, termasuk mendengar suara rakyat, masih menjadi masalah serius di negeri ini.  

Selama belasan tahun, para pimpinan KPK memang menolak mobil dinas. Bahkan, mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas, saat menjabat, seringkali menggunakan mobil pribadinya, Avanza. Atau naik taksi.

Berita Terkait : Kembali Berharap Ke Wakil Rakyat

Suatu saat, mobil Busyro mogok. Bannya kempes di kantor KPK. Walau ada beberapa mobil kantor nganggur di garasi KPK, Busyro memilih pulang naik taksi ke rumah kontrakannya di Jakarta Timur. Menurutnya, mobil kantor hanya untuk urusan dinas.

Seketat itu dia menjaga marwah lembaga dan pribadinya. Godaan mungkin ada. Tapi, rekan-rekan lainnya, termasuk para staf KPK, juga sama saja, sangat ketat. Kalau ada yang berbeda, pasti akan aneh sendiri.

Saat itu, ada istilah, kucing pun, kalau masuk KPK pasti akan jadi singa. Karena, lembaga itu sangat mengandalkan sistem. Bukan orang per orang.

Berita Terkait : Vaksinasi Jangan Gaduh

Setelah UU-nya direvisi, lembaga KPK dinilai sangat lemah. Karena itu, kekuatan integritas pribadi para pegawai KPK, sampai ke pimpinannya, sangat menentukan marwah lembaga anti korupsi tersebut.

Bagi lembaga seperti KPK, yang sudah punya “peraturan tak tertulis” mengenai gaya hidup, mobil dinas berpotensi menjadi godaan yang bisa mempengaruhi wibawa lembaga. Apalagi di tengah kesulitan yang mendera rakyat akibat Covid-19, sangat dibutuhkan rasa empati. Juga dari KPK.

Semoga KPK tetap bisa menjaga kokohnya tembok-tembok moral dan integritasnya. Baik sebagai lembaga maupun pribadi pegawai dan pimpinannya. Karena, apa pun di luar kebiasaan, apalagi dinilai mewah oleh masyarakat yang sedang didera kesulitan, bisa membuat terlena. Juga kurang elok.(*)