SUPRATMAN
SUPRATMAN

RMco.id  Rakyat Merdeka - Bukan hanya rakyat, oleh sesama lembaga negara, KPK seperti tak dianggap Ini sangat memprihatinkan. Awalnya, KPK berdalih bahwa mereka sulit “menembus” kejaksaan dan kepolisian dalam kasus Djoko Tjandra karena belum ada landasan hukumnya Landasan tersebut berupa Peraturan Presiden Setelah Perpresnya terbit, ternyata masih sulit juga Perpres Nomor 102 Tahun 2020 tersebut mengatur tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Termasuk mengatur pengambilalihan kasus dari kejaksaan dan kepolisian Sekarang, jangankan untuk masuk lebih jauh, permintaan salinan berkas dan dokumen terkait kasus Djoko Tjandra saja dicuekin. (Rakyat Merdeka, Jumat, 13 November 2020).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan permintaan tersebut bukan hanya sekaliI tapi sudah beberapa kali. Tapi belum juga dipenuhi.

Kenapa? Apakah Perpres ini tidak dianggap penting? Kalau ini yang terjadiI pemerintah mestinya menuntut keseriusan kejaksaan dan Polri untuk membantu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Atau ada kepentingan lain?

Berita Terkait : Polarisasi, Cari Obatnya!

Sewajarnya kalau pemerintah menseriusi ini. Pemerintah memang tidak bisa langsung mengintervensi kasusnya tapi bisa memastikan bahwa peraturan dijalankan.

KarenaI kalau lembaga hukum saja belum patuhI bagaimana mau meminta rakyat menaati hukum? Malah bisa terjadi sebaliknya: guru kencing berdiriI murid kencing berlari. Ini berbahaya.

Dalam kasus Djoko Tjandra sedari awal memang sudah ada desakan supaya kasus lintas lembaga ini ditangani KPK. Tapi entah kenapa kasusnya begitu berat diserahterimakan.

Berita Terkait : Korupsi, 5 Poin Saat Covid

Sekarang KPK mewacanakan membuka kasus baru terkait kasus Djoko Tjandra. Di luar yang ditangani kepolisian dan kejaksaan. Rencana ini layak diapresiasi dan didukung.

KarenaI menurut KPK masih ada klaster-klaster kasus Djoko Tjandra yang belum disentuh atau ditangani dua lembaga tersebut.

Semestinya pemerintah memberikan dukungan yang lebih kuat atas niat baik dan upaya KPK. Kalau Perpres belum juga “bergigi” perlu ada dukungan dan upaya lebih keras dan serius yang bisa memperkuat KPK.

Berita Terkait : “Giring-giring” Sampai 2024

Jangan sampaiI KPK yang sudah dianggap ompongI tetap saja ompongI atau terlihat lebih ompong walau sudah dipersenjatai Perpres. KPK perlu diperkuat dan diback-up.

Rakyat yang sekarang didera krisis ekonomi dan kesehatan jangan lagi ditambahi krisis-krisis lain. Rakyat butuh “tontonan bermutu” yang menggembirakan di bidang hukum. “Tontonan” yang bisa menambah optimistis dan kepercayaan.