SUPRATMAN
SUPRATMAN

RMco.id  Rakyat Merdeka - “Kalau mendukung yang kiri pasti melawan yang kanan. Atau sebaliknya, mendukung yang kanan pasti melawan yang kiri”.

Prinsip itu berkembang pesat di masyarakat. Saking kuatnya polarisasi itu, seolah tak ada pilihan lain yang bisa diambil. Padahal, masih banyak alternatif dalam bersikap. Bahkan, ada pilihan “mengkritik kedua-duanya”, kalau kedua-duanya salah dan layak dikritik.

Dalam beberapa kasus, misalnya ada perusakan fasilitas umum saat demonstrasi, ada pelanggaran protokol kesehatan yang serius, korupsi merajalela, dan beberapa kasus lainnya, bisa muncul pertanyaan: rakyatnya yang bandel atau pemerintahnya yang lemah, terutama penegakan hukumnya?

Pertanyaan itu bisa melahirkan dua jawaban. Yang satu mengatakan, rakyatnya yang bandel. Yang lain menjawab, pemerintahnya yang lemah.

Berita Terkait : Kisah Pendekar Dan Seekor Naga

Dalam kerangka polarisasi, satu kasus bisa dianggap salah dan dikritik. Di lain waktu, kasus yang sama, justru dianggap benar dan didukung.

Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya, karena fokus perhatian diarahkan ke figur, orangnya, tokohnya. Bukan melihat visi, misi, sepak terjang, atau program serta rekam jejak.

Kalau sudah telanjur suka, apa pun yang dilakukan si tokoh, pasti benar. Tak ada salah dan kelirunya. Sebaliknya, siapa pun yang berseberangan dipersepsikan sebagai musuh. Pasti salah semua. Tak ada benarnya. Di sini berlaku prinsip “pokoknya”.

Kondisi ini membuat isu apa pun; sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, sampai yang remeh temeh, selalu disikapi “hitam putih”.

Berita Terkait : “Dipersenjatai”, Kok KPK Belum Kuat?

Tak ada lagi ruang dialog publik yang sehat dan diskusi substantif dan menyentuh esensi. Suasananya sangat pengap. Muaranya selalu “orang kita” atau “bukan orang kita”. Kawan atau lawan.

Polarisasi yang sangat tajam ini, juga buah dari Pilpres 2014 dan 2019 yang hanya diikuti dua pasangan. Ini perlu dievaluasi serius.

Penyelesaian politik yang hanya menyentuh level elit politik tak sampai ke akar rumput. Power sharing di tingkat elit, ternyata juga bukan obat mujarab. Tapi justru bisa memperlebar polarisasi.

Karena kian tajam, maka saatnya memaksa rakyat dan elite politik untuk lebih rasional, melihat visi misi, sepak terjang, sikap, program, track record; bukan lagi semata-mata kepada figur, sekadar kursi jabatan, politik uang atau hanya melihat “keturunan siapa”.

Berita Terkait : Korupsi, 5 Poin Saat Covid

Karena, kalau Indonesia terus bergerak mundur dengan polarisasi yang sangat ekstrem, dengan sikap-sikap serta pilihan yang irasional, mengobatinya akan sangat lama. Lukanya bisa tambah dalam dan lebar.

Perlu ada langkah serius, konsisten, menyeluruh dan mendasar karena alarm bahayanya sudah berbunyi sangat nyaring. Bising dan tak sehat. Polutif.(*)