ISWARA DARMAYANA
ISWARA DARMAYANA

RMco.id  Rakyat Merdeka - POLITIK uang diramalkan bakal marak di Pilkada serentak 9 Desember 2020. Ini tak lain akibat meningkatnya toleransi masyarakat terhadap politik uang.

Dalam situasi ekonomi yang makin sulit akibat Pandemi Covid-19, makin terbuka peluang politik uang.

Pandemi menyebabkan pendapatan rakyat kecil menurun drastis. Apalagi, mereka yang tidak punya pekerjaan tetap atau hidup dari sektor informal.

Orang-orang di lapisan paling bawah yang hidupnya makin sulit inilah, dikhawatirkan mudah terpengaruh politik uang.

Berita Terkait : Vaksin Covid Untuk Rakyat

Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia yang dirilis awal pekan ini menunjukkan, toleransi masyarakat terhadap politik uang naik antara 50- 80 persen. Apabila keadaan seperti ini dibiarkan, kualitas Pilkada bisa merosot dan merusak demokrasi.

Pilkada serentak kali ini akan dilakukan di 270 wilayah, yaitu 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Jika politik uang tak bisa dicegah, calon kepala daerah yang benar-benar berintegritas, akan kehilangan kesempatan untuk berkompetisi secara adil. Oleh karena itu, kita berharap dalam hari-hari mendatang ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih proaktif mengawasi calon kepala daerah dan timsesnya. Begitu ada tanda-tanda politik uang, langsung ber tindak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah saatnya turun ke lapangan. Begitu ada bukti politik uang secara massif, langsung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sang calon kepala daerah.

Berita Terkait : Putar Otak Atasi Resesi

Kita berharap KPK segera melakukan pemetaan, daerah mana saja yang kira-kira rawan politik uang.

Setelah dipetakan, KPK secepatnya mengirim orang-orang terbaiknya ke daerah yang paling rawan politik uang.

Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mesti lebih aktif mensosiali­­sasikan larangan dan ancaman hukuman bagi calon kepala daerah yang melakukan politik uang. KPU juga harus bekerja keras me­neliti dan memeriksa secara detil la­poran dana kampanye pasangan calon kepala daerah.

Apabila ada kejanggalan dalam laporan dana kampanye, KPU dan Bawaslu tak boleh ragu-ragu untuk bertindak tegas.

Berita Terkait : Para Cukong Main Di Pilkada

Pasangan calon kepala daerah yang berintegritas tentu akan membuat laporan dana kampanye yang transparan. Kita berharap, masyarakat menjatuhkan pilihannya pada calon kepala daerah yang berintegritas. Sebab, hanya kepala daerah yang berintegritas yang akan mampu mensejahterakan rakyat.

Kalau yang dipilih calon kepala daerah yang main politik uang, rakyat akan menderita.

Sekali lagi, kita berharap Pilkada se­rentak 9 Desember 2020 minim politik uang. Sehingga, yang terpilih nanti, gubernur, bupati dan walikota yang berintegritas dan anti korupsi.