SUPRATMAN
SUPRATMAN

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kepala daerah seperti apa yang diharapkan dari Pilkada serentak pada 9 Desember? Jawabannya sederhana: yang bisa menaklukkan Covid-19 dan segala dampak turunannya.

Kepala daerah yang bisa memimpin di masa krisis. Yang bisa menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi. Mengatur rem dan gas. Bukan kepala daerah yang sedari awal mengincar “sesuatu” di tengah krisis. Bukan kepala daerah yang langsung memikirkan bagaimana mengembalikan modal.

Menaklukkan Covid-19 akan langsung dijalani di hari pertama menjabat. Potensi kerumunan akibat Pilkada akan menjadi ujian awal. Kondisi ekonomi rakyat yang parah, juga perlu segera dicari jalan keluarnya. Kepiawaian menyeimbangkan ekonomi dan kesehatan sangat penting.

Distribusi vaksin yang akan dimulai tahun depan, juga akan menjadi ujian pertama para kepala daerah terpilih. Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan kegaduhan baru.

Berita Terkait : Korupsi Karena Pede Dan Terkecoh

Anggaran Covid-19 juga bisa menjadi godaan awal yang menggiurkan. Kalau tidak hati-hati, bisa langsung terjerembab di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para kepala daerah jangan tertipu oleh anggapan bahwa KPK sekarang dalam kondisi lemah dan tak berdaya pasca lahirnya UU KPK yang baru. Selemah-lemahnya KPK, mereka masih bisa menggigit kepala daerah.

Bulan lalu, KPK menggebrak dengan dua OTT: klaster menteri KKP Edhy Prabowo dan Walikota Cimahi. Nah, menteri yang langsung di bawah presiden saja bisa di-OTT, apalagi kepala daerah.

Karena itu, hati-hati. Termasuk kehati-hatian saat menyervis para pendukung dan para pemodal atau cukong. Karena, tagihan awal biasanya datang dari para pendukung dan sponsor.

Berita Terkait : OTT, Jangan Terkecoh KPK

Bagi para sponsor dan cukong, “tidak ada ngopi-ngopi gratis”. Modal harus balik disertai keuntungan. Caranya, bisa lewat proyek atau jalur-jalur gelap lainnya. Ini sangat rawan.

Sinyalemen KPK bahwa 82,3 persen calon kepala daerah dibantu pendanaannya oleh pihak swasta atau sponsor menjadi alarm bahwa KPK sudah tahu. KPK sudah mencium polanya. KPK sudah memprediksi peta jalan yang akan dilalui pasca pilkada.

Karena itu, selemah-lemahnya KPK yang sekarang, mereka tetap saja khatam jalan-jalan gelap, jalur-jalur tikus serta potensi kerawanan pasca pilkada.

Kalau tidak hati-hati, siapa pun bisa menjadi “pasien” pertama KPK pasca 270 pilkada serentak.

Berita Terkait : Tas Mewah Di Tengah Krisis

Harapan kita, semuanya aman-aman saja dan lahir pemimpin hebat yang bisa saja terus melaju sampai Pilpres 2024. Pemimpin yang terbukti dan teruji bisa menaklukkan Covid-19 dengan segala dampak-dampaknya.(*)