# Amandemen UUD 1945

Syarief Hasan: Pernyataan Agama Musuh Pancasila Kudu Diluruskan

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyayangkan kegaduhan akibat pernyataan yang disampaikan Ketua Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian

Selengkapnya

Kunjungi Bali, Syarief Hasan Serap Aspirasi Amandemen UUD 45

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan melakukan sejumlah kunjungan kerja ke Bali. Di sana, Syarief menemui Gubernur Bali Wayan Koster, di Kantor Gubernur

Selengkapnya

Fraksi Golkar MPR Sehati dengan Jokowi

Ketua Fraksi Golkar MPR, Idris Laena, mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang menolak adanya amandemen UUD 1945 dan perubahan masa jabatan presiden.

Selengkapnya

MPR Anggap Pro-Kontra Amandemen UUD Wajar

MPR bijak menyikapi pro kontra mengenai rencana amandemen UUD 1945. MPR menganggap, perbedaan pendapat terkait rencana amandemen itu merupakan hal

Selengkapnya

Ahmad Najib Ingatkan, Amandemen Harus untuk Tujuan Kesejahteraan Rakyat

Pro kontra wacana amandemen UUD 1945 terus bergulir di masyarakat. Menyikapi hal ini, Tajdid Institut, sebuah ruang pusat kajian yang di dalamnya

Selengkapnya

Jokowi Nolak Dijerumuskan

Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal wacana amandemen UUD 1945 yang bergerak makin liar. Khususnya soal penambahan masa jabatan presiden jadi

Selengkapnya

Golkar Nilai Belum Perlu Amandemen UUD 45

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai amandemen UUD 1945 dalam waktu dekat tidak perlu. "Amendemen dalam waktu dekat tidak

Selengkapnya

Tidak Ada Yang Bisa Jamin Arah Konstitusi

Wacana amandemen kelima UUD 1945 bergerak makin tak terbatas. Awalnya hanya terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN, jadi berkembang ke

Selengkapnya

3 Periode?

Hampir semua fraksi di DPR menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Bisakah politisi dipercaya? Belajar dari pengalaman,

Selengkapnya

Jokowi Emang Mau?

Wacana amandemen UUD 1945 semakin liar. Yang awalnya hanya akan memasukkan GBHN, kini menyasar ke urusan jabatan presiden. Ada yang mengusulkan masa

Selengkapnya

Partai Demokrat Tolak Presiden Dipilih MPR

Partai Demokrat mengkritik rencana amandemen secara menyeluruh undang-undang dasar (UUD) 1945. Bisa-bisa, tata cara pemilihan presiden dan wakil

Selengkapnya

Paloh Sehati dengan Mega

Kemesraan Ketum Nasdem Surya Paloh dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, tak hanya terlihat di pelupuk mata. Tapi, urusan hati dan pikiran juga,

Selengkapnya

Bertemu Para Pimpinan Media Massa, Bamsoet Bahas Amandemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai, di tengah disrupsi informasi akibat gejolak media sosial yang begitu dahsyat, siapa pun bisa menyampaikan apa pun

Selengkapnya

Bamsoet: Amandemen UUD 1945 Tak Dapat Dilakukan Tanpa Kehendak Rakyat

Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai, para founding fathers bangsa Indonesia sangat arif dan bijaksana dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar,

Selengkapnya

Bamsoet: Amandemen UUD 1945 Bisa Dilakukan jika Ada Konsensus Nasional

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait rekomendasi MPR 2014-2019 tentang usulan amandemen terbatas terhadap UUD

Selengkapnya

Amandemen UUD 1945, Untuk Apa?

Wacana amandemen (lagi) Undang-Undang Dasar 1945 mencuat menjelang terbentuknya MPR baru. Arah amandemen, semula, 2 (dua). Pertama, Garis-Garis

Selengkapnya

Bertemu Megawati, Bamsoet Cs Bahas Rekomendasi MPR Periode Lalu tentang Amandemen

Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Pimpinan MPR menemui Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis

Selengkapnya

Amandemen Terbatas UUD Tak Akan Melebar Ke Mana-mana

Anggota Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono meyakini amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 hanya untuk memberi kewenangan MPR menetapkan GBHN.

Selengkapnya

Prabowo dan Mega Sejalan Tak Searah

Wacana amandeman UUD 1945 yang diinisiasi PDIP terus bergulir. Dukungan datang dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Namun, meski sejalan mendukung

Selengkapnya