# Kemendagri

Calon Dan Partai Harus Gelorakan Pilkada Sehat 2020

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak seluruh partai politik, pasangan calon kepala daerah (cakada), tim sukses serta simpatisan

Selengkapnya

Camat Di Perbatasan Negara Bakal Ditambah Kewenangannya

Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro, menyampaikan kewenangan Camat di Perbatasan Negara

Selengkapnya

Awas! Rapat Umum Dilarang di Kampanye Pilkada 2020

Penyelenggaraan rapat umum pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 tidak diperkenankan. Hal itu sesuai dengan

Selengkapnya

KPK, PLN dan Kemendagri Ngomongin Pajak Penerangan Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya transparansi data Pajak Penerangan Jalan (PPJ) antara PLN dan pemerintah daerah (pemda). Hal

Selengkapnya

Daripada Konser Musik, Lebih Baik Pake Zoom

Dibolehkannya konser musik sebagai salah satu metode kampanye di Pilkada Serentak 2020 terus memantik protes. Pasalnya, aturan main itu seperti

Selengkapnya

73 Kepala Daerah Tobat Pasca Ditegur Mendagri

Setelah ditegur keras oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, 73 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana yang melanggar

Selengkapnya

Lima Kepala Daerah Dipuji Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan kepada publik apresiasi kepada lima kepala/wakil kepala daerah yang dinilai telah menjalankan

Selengkapnya

Perlu Sanksi Tegas Demi Meningkatkan Disiplin Paslon Pilkada

Mantan Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara Gerry Hukubun menyayangkan banyak pihak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Dia juga telah

Selengkapnya

Bupati Muna Positif Corona

Sebanyak 53 petahana yang ikut bertarung lagi di Pilkada mendapat teguran keras dari Kemendagri karena tidak menaati protokol kesehatan. Salah

Selengkapnya

Lalai Kewajiban, Dukcapil Cabut Hak Akses 8 Lembaga

Sejumlah lembaga jasa keuangan dinilai tidak memenuhi berbagai kewajiban, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS). Di antaranya,

Selengkapnya

Tindak Tegas Cakada Yang Kerahkan Massa Saat Daftar

Senayan menyesalkan banyak pasangan calon kepala daerah diiringi ratusan pendukung saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Selengkapnya

Kemendagri: Kerumunan Massa Di Pilkada Harus Ditindak Tegas

Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Bahtiar menegaskan bakal menindak tegas pasangan

Selengkapnya

Awas, Kluster Pilkada Serentak!

Alarm sudah berbunyi. Kalau tidak segera diantisipasi, akan muncul kluster Covid-19 dari Pilkada Serentak 2020. Penanganan Covid-19 bisa kacau.

Selengkapnya

Wakil Bupati Bekasi Terpilih Tak Kunjung Dilantik, Kemendagri Diminta Tegas

Isu pemilihan Wakil Bupati Bekasi kembali mencuat, saat wakil bupati terpilih Akhmad Marjuki curhat dalam forum Webinar bertema "Pilkada dan

Selengkapnya

NIK Bantu Cegah Korupsi, KPK Kasih Penghargaan Ke Dukcapil Kemendagri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) di Gedung Merah Putih, kantor KPK, Jakarta, Rabu (26/8). Aksi

Selengkapnya

Begini Cara Kemendagri Dukung Ekosistem Mobil Listrik

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mendukung pengembangan ekosistem investasi mobil listrik. Dukungan itu dalam bentuk regulasi, yakni

Selengkapnya

Kemendagri Terima Unjuk Rasa FMPI Terkait Otsus Papua

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menerima perwakilan pengunjuk rasa dari Forum Mahasiswa Primordial

Selengkapnya

Mendagri Warning, Tindak Tegas Pelanggar Penggunaan Anggaran Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan, akan bersikap tegas terhadap daerah yang melakukan pelanggaran penggunaan anggaran. Hal

Selengkapnya

Berikut Jumlah Penduduk Semester I Tahun 2020 Per Provinsi

Dari Semester I Tahun 2014 sampai dengan Semester I Tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding jumlah penduduk

Selengkapnya

Dibanding Perempuan, Jumlah Laki-Laki Masih Lebih Banyak

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya menerbitkan sebanyak dua kali data

Selengkapnya