Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Filep Wamafma mendesak pemerintah menuntaskan kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Nduga, Papua.
SelengkapnyaAnggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Filep Wamafma mendesak pemerintah menuntaskan kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Nduga, Papua.
SelengkapnyaPara aktivis dan pengguna Twitter Arab Saudi menyebarkan hastag menuntut pembebasan Salman al-Ouda, ulama senior negara ini. Dikutip dari Pars
SelengkapnyaBerbagai upaya penyelesaian problem tanah Papua, terus dilakukan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhkam) Mahfud MD.
SelengkapnyaSejak menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD tidak pernah sepi dari kritik. Apalagi kalau berkaitan dengan kasus penegakan hukum dan HAM, Mahfud
SelengkapnyaDiberlakukannya Omnibus Law Cipta Kerja oleh parlemen Indonesia menimbulkan polemik di masyarakat. Pemerintah mengklaim UU tesebut akan menciptakan
SelengkapnyaDua siswa Indonesia menjadi wakil dalam ajang International Language and Culture Festival (IFLC) ke-18 yang mempertemukan anak muda dari berbagai
SelengkapnyaPara jurnalis dan atlet Turki yang diasingkan, mengecam organisasi hak asasi manusia (HAM) internasional karena mengunjungi Turki dan bertemu dengan
SelengkapnyaLembaga Advokasi dan Pemantau Hukum, Demokrasi dan HAM, Stockholm Center For Freedom menyoroti penahanan aktivis HAM Turki, Acun Karadag, dan juga
SelengkapnyaTewasnya George Floyd, warga kulit hitam di Amerika, menimbulkan spekulasi tentang rasisme di Papua. Namun Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan
SelengkapnyaArab Saudi memutuskan mencabut hukuman cambuk demi memperbaiki citranya di mata Hak Asasi Manusia (HAM). Mahkamah Agung Saudi, Sabtu (25/4),
SelengkapnyaDewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dl Jenewa, pada Kamis (11/7) memutuskan untuk menyelidiki pembunuhan massal di Filipina
SelengkapnyaInformasi kedua yang berkembang adalah, bahwa kekerasan yang terjadi di Provinsi Xingjian ini tidak lain sebagai respon Pemerintah China terhadap
SelengkapnyaPembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lewat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas yang belakangan disahkan
Selengkapnya