# LHKPN

KPK Imbau 4 Stafsus Presiden Segera Menyerahkan LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau empat orang staf khusus Presiden dan Wakil Presiden untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan

Selengkapnya

Minimalkan Kontak, KPK Perpanjang Batas Waktu Penyetoran LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang batas waktu penyetoran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2019, untuk

Selengkapnya

Menpora Minta Pegawainya Tingkatkan Pelaporan LHKPN

Menpora Zainudin Amali mengapresiasi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang membantu pegawai Kemenpora dalam pengisian Laporan Harta Kekayaan

Selengkapnya

87 Persen Penyelenggara Negara Belum Laporkan Hartanya ke KPK

Kepatuhan penyelenggara negara untuk melaporkan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih rendah. Berdasarkan data dari situs

Selengkapnya

Top, Kementerian ESDM Jadi Pengelola LHKPN Terbaik 2019

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terpilih menjadi instansi pengelola Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Terbaik Tahun

Selengkapnya

11 Pejabat Belum Setor LHKPN, KPK: Kalau Bingung, Konsultasi Saja

KPK masih menunggu pelaporan kekayaan dari 11 orang pejabat negara. Rinciannya, enam orang menteri, satu kepala badan, serta empat orang wakil

Selengkapnya

Menteri Syahrul Sudah Setor LHKPN 2019 ke KPK

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, meluruskan pemberitaan yang mengutip informasi ICW tentang Anggota Kabinet

Selengkapnya

Calon Kapolri Idham Azis, Hartanya Rp 5,5 Miliar

Komjen Idham Azisakan menjabat Kapolri. Dia menggantikan Tito Karnavian yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Berapa harta

Selengkapnya

Jangan Ragukan Integritas Pansel KPK

Ketua Program Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, menilai sejauh ini Pansel Capim KPK masih di jalur yang benar atau

Selengkapnya

Pansel: Ada Upaya Jegal Calon Dari Luar KPK Dengan Isu LHKPN

Anggota Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Hendardi mempertanyakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi

Selengkapnya

Forum Lintas Hukum: Kekhawatiran PUSaKO Berlebihan

Forum Lintas Hukum sangat menyesalkan langkah Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang dimotori Hemi Lavour

Selengkapnya

Prof Indriyanto Jelaskan Soal Psikotest dan LHKPN Capim KPK

Wakil Ketua Pansel Capim KPK, Prof Indriyanto Seno Adji angkat bicara mengenai polemik uji psikotest dan penyampaikan Laporan Harta Kekayaan

Selengkapnya

Penting, KPK Minta Pansel Tak Remehkan Pelaporan LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK tidak meremehkan kepatuhan LHKPN calon yang berasal dari

Selengkapnya

Nggak Akan Dilantik Jika Tak Setor LHKPN

KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang mewarning caleg DPRD terpilih. Jika tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Selengkapnya

Baru 2 Pati Polri Kandidat Capim KPK yang Lapor LHKPN

KPK mengungkapkan, dari sembilan perwira tinggi (Pati) Polri yang disebut-sebut akan maju sebagai calon pimpinan komisi antirasuah, baru dua orang

Selengkapnya

Tak Lapor Kekayaan Ke KPK, Kalian Tak Akan Dilantik Lho

KPK membuka layanan khusus laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) caleg terpilih hasil Pemilu legislatif 2019. Yang nggak lapor, bisa dianulir

Selengkapnya

Total Harta Rp 119 M, Sofyan Basir Belum Lapor LHKPN 2019

Berdasarkan data dari acch.kpk.go.id yang dilihat pada Selasa (23/4), Sofyan Basir tercatat melaporkan harta kekayaannya pada 31 Juli 2018. Dalam

Selengkapnya

Yang Tidak Laporkan LHKPN Tenggelamkan Saja 17 April

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengumumkan tingkat kepatuhan seluruh fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait

Selengkapnya

Gerindra Nggak Ngerasa Salah

Fraksi Gerindra DPR menjadi yang paling malas dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018 ke KPK. Meski begitu,

Selengkapnya

Soal LHKPN, Prasetio Sesalkan Klaim KPK

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyesalkan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyebut tak ada satu pun anggota DPRD

Selengkapnya